Jokowi Tak Ada Kabar soal Perppu KPK, PKS: Presiden Tak Boleh Dilema


Seputarandetikterkini- Anggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap untuk menindaklanjuti nasib UU KPK yang baru. Nasir menilai Jokowi harus mempunyai pandangan sendiri mengenai arah pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya sarankan Presiden keluar dari dilema itu. Presiden nggak boleh dilema. Harus miliki satu pandangan terkait arah pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan," ujar Nasir dalam diskusi "Sikap pemerintah terhadap UU KPK" di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/10).

Jika Jokowi nantinya memilih menerbitkan Perppu KPK, Nasir mengatakan DPR akan mengkajinya. Namun Nasir menyebut tak etis jika revisi UU KPK yang telah disetujui bersama kemudian dibatalkan oleh perppu.

"Tentu DPR akan melihat isi perppu itu ya, mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disepakati oleh presiden dan DPR," katanya.

"Tapi saya punya keyakinan presiden tetap konsisten lah bahwa ini adalah pembahasannya bersama dan itu tidak elok kalau kemudian presiden setelah dibahas kemudian mengeluarkan perppu," lanjut Nasir.


Seperti diketahui, desakan Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK masih terus berdatangan. Tidak hanya mahasiswa, sejumlah kelompok, tokoh masyarakat, akademisi juga menuntut hal itu. Sejumlah pihak menilai UU KPK yang baru akan melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut.
(eva/knv)


Sumber: newsdetik.com


ganas99.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perempuan Diperkosa di Kalideres, 3 Satpam RS Ditangkap Polisi

Mobil Goyang-goyang, Oknum Dokter dan Perawat Digerebek di Bandara Haluoleo

Video Viral Siswi SMA Digerayangi Ramai-ramai Dicari, Pemprov Sulut Gandeng Polisi